Berita
Home » Berita » Kemensos Buka Seluruh Proses Pengadaan Barang 2026 kepada KPK demi Akuntabilitas Publik

Kemensos Buka Seluruh Proses Pengadaan Barang 2026 kepada KPK demi Akuntabilitas Publik

Newsline.co.id: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan konsultasi teknis terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun anggaran 2026.

Langkah proaktif ini diambil untuk menjamin seluruh program strategis pemerintah, terutama penyelenggaraan “Sekolah Rakyat”, berjalan secara transparan dan akuntabel tanpa adanya praktik penyelewengan yang merugikan keuangan negara.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan bahwa keterlibatan lembaga antirasuah sejak dini sangat krusial untuk menjaga integritas pelaksanaan program nasional.

Ia menginginkan agar setiap kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden tidak tercederai oleh tindakan korporatif yang menyimpang.

“Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak dikotori oleh praktik-praktik korupsi,” kata Gus Ipul saat memberikan keterangan pers dikutip, Jumat (08/05/2026).

DPRD Kota Bekasi Dukung Program Efisiensi Global Melalui Gerakan Bersepeda ke Kantor

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono beserta jajaran pejabat eselon I dan kepala biro di lingkungan Kementerian Sosial. Pertemuan difokuskan pada pemaparan perkembangan pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan agar KPK dapat memberikan arahan serta kritik yang konstruktif sebelum proses finalisasi dilakukan.

“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa kementeriannya secara sengaja membuka pintu lebar-lebar bagi lembaga pemeriksa resmi maupun publik untuk mengawasi kinerja mereka. Menurutnya, tidak ada persiapan khusus selain komitmen untuk bersikap jujur dan kooperatif terhadap masukan dari KPK, BPK, maupun BPKP. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap rupiah anggaran negara tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal kepada publik maupun lembaga pemeriksa. Nanti kita coba, nasihatnya seperti apa, pasti kami akan tindak lanjuti,” pungkasnya. (*)

Transformasi Digital Kearsipan ATR/BPN Raih Kategori Sangat Baik dari Arsip Nasional

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *