Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak akan dihentikan. Ia memastikan, pemerintah tengah melakukan evaluasi dan perbaikan demi memastikan program tersebut berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi III DPR dan Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025). Dalam forum itu, mahasiswa menyampaikan dukungan terhadap kinerja satu tahun kepemimpinan nasional, termasuk terhadap program MBG.
Muhammad Fadli, Pembina sekaligus inisiator AMAN, menilai bahwa sejumlah program yang digulirkan pemerintah telah menyentuh langsung masyarakat, seperti program MBG, sekolah rakyat, hingga inisiasi legalisasi tambang rakyat.
“Beberapa program sudah sampai ke masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan kini mulai ada legalisasi tambang rakyat sebagai penyertaan ekonomi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan inklusif,” ujar Fadli.
Mendengar hal tersebut, Habiburrokhman menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari konstituen di daerah pemilihannya, Jakarta Timur, yang menginginkan agar program MBG tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.
“Itu rakyat, the real rakyat. Mereka merasakan manfaat langsung. Jadi ketika ada pihak-pihak yang bilang MBG harus dihentikan, saya rasa itu tidak merepresentasikan suara mayoritas rakyat,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus mendengarkan masukan, termasuk dari DPR dan masyarakat sipil, untuk memperbaiki aspek teknis dan distribusi program agar lebih efisien dan adil.
Evaluasi Wajar dalam Program Skala Nasional
Dalam forum itu, Habiburrokhman mengibaratkan program MBG sebagai sebuah “hajatan nasional” yang pasti punya kekurangan, namun tetap harus dijalankan demi tujuan besar: kesejahteraan masyarakat.
“Kita bikin hajatan keluarga saja pasti ada kekurangan—entah sendok hilang, makanan kurang. Apalagi ini hajatan nasional yang dilaksanakan setiap hari. Maka wajar jika ada perbaikan,” katanya.
Menurutnya, evaluasi bukan tanda kegagalan, melainkan bentuk keseriusan dalam menjawab tantangan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Mahasiswa Desak Perbaikan Berkelanjutan
Sementara itu, AMAN juga mendesak agar perbaikan program tidak hanya pada MBG, tetapi juga pada regulasi lain seperti legalitas tambang rakyat dan pendidikan berbasis komunitas. Mereka berharap DPR dapat mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi generasi muda dan kelompok rentan.
Forum RDPU ini merupakan bagian dari transparansi publik DPR dalam menyerap masukan dari masyarakat luas. Komisi III berjanji akan menindaklanjuti seluruh masukan dalam bentuk pengawasan kebijakan maupun inisiatif legislasi.
Komentar